Pengesahan UU Pesantren Mungkinkan Pemrpov Buka Dinas Baru

- Senin, 22 Juni 2020 | 13:27 WIB
ilustrasi produk pesantren. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
ilustrasi produk pesantren. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Undang-undang Pesantren berpeluang terhadap pembukaan dinas baru di Provinsi Jawa Barat guna menopang pengembangan pendidikan di sektor tersebut.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan disahkannya UU Pesantren membuka kemungkinan adanya penambahan dinas baru di jajaran pemerintah daerah.

"Di Jabar misalnya, pembahasan mengenai Perda Pesantren terus dipacu," katanya, Minggu (21/6/2020).

Pemprov bersama DPRD terus membahas hal tersebut guna membuka dinas baru di Jabar.

"Besok, kami akan diskusi digital dengan sekitar 100 kiai terkait hal ini. Tujuannya agar perda yang dilahirkan bukan hanya menggunakan frame pemerintah, tapi juga pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Apabila perda rampung nantinya membuka jalan adanya kemungkinan penambahan SOTK, yakni dinas yang khusus menangani pesantren.

Menurutnya, selama ini pesantren menginduk ke Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama.

"Kajiannya berkemungkinan dilakukan karena adanya payung hukum sendiri. Ke depan, harapannya dinas ini juga memiliki nomor rekening tersendiri. Selama ini pesantren urusannya kalau tidak bansos ya hibah," paparnya.

Di Jabar saat ini, kata dia, terdapat 10.000 pesantren dengan santri sekitar 500 ribu.

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Rekomendasi HP Kamera Terbaik 2021, Wajib Koleksi!

Kamis, 23 September 2021 | 07:45 WIB

Boris Preman Pensiun Diamankan Polisi Gegara Narkoba

Rabu, 15 September 2021 | 19:21 WIB

Bergembiralah! Ini Panduan Seks Aman saat Pandemi

Kamis, 9 September 2021 | 18:41 WIB
X