Larang Siarkan Kekerasan, Polri Paling Banyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM

- Selasa, 6 April 2021 | 13:42 WIB
ilustrasi -- anggota kepolisian mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang ricuh. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
ilustrasi -- anggota kepolisian mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang ricuh. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Kapolri menertibkan surat edaran yang salah satu poinnya melarang media untuk menyiarkan upaya/tindakan anggota yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Usut punya usut, ternyata instansi Polri paling banyak mendapat aduan soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia alias HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, faktar tersebut berdaraskan data dari laporan jumlah aduan selama lima tahun terakhir. Data itu disampaikan Taufan dalam rapat bersama Komisi III DPR, Selasa 6 April 2021.

"Kalau kita lihat statistiknya yang paling banyak diadukan Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua korporasi, yang ketiga pemerintah daerah. Kemudian tentu saja ada lembaga peradilan, pemerintah pusat dalam hal ini beberapa kementerian-kementerian terkait. Tapi tiga ini selalu menjadi yang tertinggi dalam pengaduan," tutur Taufan, diambil dari Suara.com.

Taufan menjelaskan, ada dua jenis aduan pelanggaran HAM terhadap kepolisian.

"Kepolisian baik karena ada kasus yang memang menurut aduan itu dilakukan oleh aparat kepolisian, maupun karena ada pihak lain yang diduga atau dituduh oleh pihak pengadu sebagai pelanggaran hak asasi manusia ke pihak kepolisiannya dianggap tidak proper menangani penegakkan hukumnya. Jadi ada dua tipologinya itu," papar Taufan.

Kendati begitu, kata Taufan, memang tidak seluruhnya aduan pelanggaran HAM terhadap kepolisian itu benar. Setelah dicek dan verifikasi kembali, ditemukan aduan yang tidak berbasis pada data yang kuat.

Namun Taufan tetap menegaskan bahwa berdasarkan statistik laporan, Kepolisian Negara RI menjadi yang paling banyak diadukan.

"Tetapi tentu data-data statistik ini menunjukan memang harus ada perhatian yang khusus bagi kepolisian kita. Sehingga kepolisian kita bisa benar-benar menjadi kepercayaan masyarakat di dalam menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga demokrasi di negeri kita yang kita cintai ini," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Taufan menyebutkan dalam lima tahun terakhir ada sebanyak 28.305 aduan soal pelanggaran HAM. Namun setelah diseleksi lebih jauh, ada sekitar 9.800 duan yang tidak dilanjutkan karena terkendala permasalahan administratif.

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Amankah Bayi Minum ASI dari Ibu Penderita Covid 19?

Jumat, 24 September 2021 | 16:36 WIB

Mimpi Selingkuh? Simak Alasan dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 18 September 2021 | 16:46 WIB

Adab Membawa Al Quran Digital pada Ponsel ke Kamar Mandi

Jumat, 17 September 2021 | 15:38 WIB
X