Revisi UU ITE, Tantangan Pemerintah Hilangkan Polemik di Tengah Masyarakat

- Rabu, 10 Maret 2021 | 12:03 WIB
ilustrasi sosial media. (ist)
ilustrasi sosial media. (ist)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Pembentukan Tim kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat respons baik dari berbagai pihak, salah satunya dari Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi.

Menurut Ismail, dari analisa di media sosial, publik merespons cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE. Namun demikian masih ada keraguan apakah revisi akan dilakukan.

“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk serius menindaklanjuti pernyataan presiden, tidak hanya dengan membuat petunjuk implementasi, tetapi dengan revisi seperti masukan banyak pihak,” ujar Ismail, Selasa (9/3), saat menjadi narasumber dalam Focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Tim kajian UU ITE bentukan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam FGD yang digelar secara virtual ini, Ismail Fahmi bersama kalangan aktivis dan praktisi media sosial lainnya menjelaskan pentingnya revisi UU ITE yang dianggap banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti ditegaskan Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto. 

Menurutnya, revisi UU ITE untuk melindungi Hak Digital warga masyarakat. UU ITE yang ada saat ini, lanjut Damar, belum memberi rasa keadilan di hilir. 

“Berdasarkan riset CSIS UU ITE dalam perjalanannya menimbulkan konseskuensi yang tidak diinginkan, yaitu dampak sosial dengan meluasnya efek jera, dan dipakai untuk balas dendam, barter kasus, shock terapy, membungkam kritik dan persekusi. Sementara dalam politik, para politisi dan keuasaan menggunakan UU ITE untuk menjatuhkan lawan-lawannya,“ ujar Damar saat memaparkan pandangannya kepada Tim UU ITE.

Sementara politisi Ferdinand Hutahaean yang juga menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut mengatakan, lahirnya UU ITE memiliki tujuan yang baik, namun dalam perjalananya UU ini menjadi polemik di tengah masyarakat.  

“Di dalam perjalanannya pasal 27 selalu menjadi perdebatan besar di tengah publik. Ini yang paling sering dipergunakan oleh masyarakat kita sebagai alat. Kalau selama ini dibilang karet boleh kita terima pendapat itu,” tegas Ferdinand.

Setelah menampung banyak masukan dari kalangan aktifis dan paraktisi media sosial, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menjelaskan, semua saran dan masukan narasumber nanti akan dikumpulan dan akan menjadi bagian laporan dari Tim, selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. 

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

Amankah Bayi Minum ASI dari Ibu Penderita Covid 19?

Jumat, 24 September 2021 | 16:36 WIB

Mimpi Selingkuh? Simak Alasan dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 18 September 2021 | 16:46 WIB

Adab Membawa Al Quran Digital pada Ponsel ke Kamar Mandi

Jumat, 17 September 2021 | 15:38 WIB

Rekomendasi Game Terbaru 2021 yang Wajib Coba!

Kamis, 26 Agustus 2021 | 15:52 WIB

Ini Kelebihan Jaringan 5G, Gamer Wajib Baca!

Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:18 WIB

Kiat Merawat Wajah Alami di Rumah, Murah dan Praktis!

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 13:49 WIB
X